Kenaikan harga BBM, Haruskan Terulang Kembali…???

Oleh: Rinaldo Adi Pratama

Kenaikan harga BBM, Haruskan Terulang Kembali…???

Apabila kita ingat kembali kebelakang pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mencakup dua periode sudah mengalami tiga kali kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), walaupun memang harga BBM tersebut kembali lagi turun ke angka semula dan sekarang pemerintah berniat untuk melaksanakan kebijakan  kehaikan harga BBM seharga Rp 2000,- dengan alih-alih untuk mengurangi beban subsidi pada APBN negara.

Kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM haln ini tentu saja karna ketakutan pemerintah akibat harga minyak dunia yang sangat fluktuatif dan tidak dapat di prediksi. Dalam APBN Indonesia tahun anggaran 2012 pemerintah menyisihkan dana anggarannya untuk mensubsidi rakyat dalam hal bahan bakar  sebesar 132 Triliun dan berkilah akan habis anggaran tersebut pada bulan Agustus (republika. 12/03/31). Angka itu akan sangat membebani pemerintah apabila pemerintah tetap tidak menaikan harga BBM mengikuti naiknya harga minyak dunia atau mengurangi subsidi BBM tersebut.

Pertanyaan yang timbul dari kebijakan yang akan di ambil oleh pemerinyah yaitu bagaimana mungkin bisa pemerintah menyerahkan harga minyak begitu saja kedalam sistim perdagangan global? Apakah pemerintah berfikir bahwa sistim ekonomi yang dianut kita liberal murni, tentu saja bukan. Seharusnya pemerintah lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi harga minyak dunia yang terus mengalami fluktuasi tersebut. Mungkin saja pemerintah bisa mengambil kebijakan atau opsi lain dalam menghadapi kenaikan harga minyak dunia ini. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan jalan memangkas anggaran kunjungan kerja DPR yang mencapai 482 Miliar untuk anggaran 2012, angka tersebut meningkat dari tahun lalu yang mana untuk tahun ini mengalami kenaikan sebesar 183 Miliar (Tribunews, 30 jan 2012). Andai saja kenaikan anggaran tersebut di masukan saja dalam subsidi bahan bakar dalam keadaan seperti ini mungkin pemerintah tak perlu mengeluarkan opsi untuk menaikan harga BBM. Dan apabila dilihat dari esensinya lebih utama melayani rakyat daripada menyiapkan anggaran kunjungan kerja keluar negeri bagi DPR yang sampai sekarang dari kunjungan itu rakyat tak pernah merasakan hasilnya.